
Demikian disampaikan Dirjen PDASHL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung), DR. Hilman Nugroho, dalam diskusinya dengan jajaran pemerintah Kabupaten Agam yang dimoderatori Bupati Agam Indra Catri.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria memaparkan Sepuluh agenda prioritas Save Maninjau dihadapan Dirjen PDASHL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung), DR. Hilman Nugroho, Dirjen PPKL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) Ir. Karliyansah, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Hanny Hadi Adiati dan Harivan Nova, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Hendri Octavia, Sekretaris Daerah Martias Wanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yulnasri, dan beberapa Kepala OPD terkait, Camat Tanjung Raya Handria Asmi, Wali Nagari se-Kecamatan Tanjung Raya dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria memaparkan Sepuluh agenda prioritas Save Maninjau dihadapan Dirjen PDASHL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung), DR. Hilman Nugroho, Dirjen PPKL (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) Ir. Karliyansah, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Hanny Hadi Adiati dan Harivan Nova, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Hendri Octavia, Sekretaris Daerah Martias Wanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yulnasri, dan beberapa Kepala OPD terkait, Camat Tanjung Raya Handria Asmi, Wali Nagari se-Kecamatan Tanjung Raya dan tokoh masyarakat.
Dirjen PDASHL, DR. Hilman Nugroho, mengatakan masalah Danau Maninjau merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita sangat prihatin terhadap kondisi Danau Maninjau saat ini yang sudah memasuki zona eutrofik atau zona bahaya, dan akan memasuki zona Hipertrofik atau zona sangat berbahaya (danau mati)," terangnya.
Lebih lanjut, Hilman Nugroho, menyayangkan 10 miliar kubik air Danau Maninjau tercemar dan tidak layak untuk digunakan. Tidak hanya itu, akan berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup sekitar, terutama manusia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 akan mengalokasikan anggaran lebih kurang 2 Milyar- untuk penanganan Danau Maninjau dalam bentuk ; Pembelian 4 unit perahu pembersih enceng gondok, Pembelian alat pencacah dan mesin pengolah eceng gondok, KBR 2 Unit,Pengadaan Bibit Produktif sebanyak 17 ribu batang, Pelatihan SDM/temu usaha Pemberdayaan Masyarakat 2 angkatan, Pemeliharaan Tanaman Tahun pertama (P1) sebanyak 50 Hektar serta pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). "Kita akan bantu pembuatannya. Asal masyarakat setempat mencarikan lokasi untuk pembuatan bangunan sarananya," ungkap Pak Dirjen.
"Kita sangat prihatin terhadap kondisi Danau Maninjau saat ini yang sudah memasuki zona eutrofik atau zona bahaya, dan akan memasuki zona Hipertrofik atau zona sangat berbahaya (danau mati)," terangnya.
Lebih lanjut, Hilman Nugroho, menyayangkan 10 miliar kubik air Danau Maninjau tercemar dan tidak layak untuk digunakan. Tidak hanya itu, akan berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup sekitar, terutama manusia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 akan mengalokasikan anggaran lebih kurang 2 Milyar- untuk penanganan Danau Maninjau dalam bentuk ; Pembelian 4 unit perahu pembersih enceng gondok, Pembelian alat pencacah dan mesin pengolah eceng gondok, KBR 2 Unit,Pengadaan Bibit Produktif sebanyak 17 ribu batang, Pelatihan SDM/temu usaha Pemberdayaan Masyarakat 2 angkatan, Pemeliharaan Tanaman Tahun pertama (P1) sebanyak 50 Hektar serta pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). "Kita akan bantu pembuatannya. Asal masyarakat setempat mencarikan lokasi untuk pembuatan bangunan sarananya," ungkap Pak Dirjen.
Pemerintah daerah juga bisa menggandeng Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, PLTA dan lembaga/intansi terkait secara bersama melakukan aksi-aksi "Save Maninjau" berupa bantuan untuk melakukan pembersihan danau.
Sementara itu, Bupati Agam Indra Catri yang didampingi Wakil Bupati Trinda Farhan Satria, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kesiapan membantu pendanaan terkait penyelamatan Danau Maninjau.
Bupati juga berharap kepada sembilan walinagari salingka danau untuk mengalokasikan anggaran nagari terkait program penyelamatan Danau Maninjau, "jika saja sembilan nagari menganggarkan masing-masingnya Rp500 juta pertahun maka diperoleh Rp4,5 milyar pembiayaan untuk program penyelamatan Danau Maninjau," terangnya. (IF/AMC)