Bupati Agam Indra Catri lakukan peninjauan terhadap jalan Ambun Pagi Matur menuju Puncak Lawang Kecamatan Matur dan juga jalan Kecamatan Palembayan direncanakan akan diperlebar dalam waktu dekat karena sudah dinaikan status menjadi jalan Propinsi, Rabu (7/10).
"Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi jalan di Kabupaten Agam, serta melihat jalan yang akan dibangun pihak provinsi di Kecamatan Palembayan" kata Indra Catri Bupati Agam ketika berada diruas jalan Palembayan Simpang Patai Kecamatan Palupuh.
Dikatakan, jalan di Kabupaten Agam sudah mulai bagus, karena pihak Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan bantuan untuk pembangunan jalan, sehingga ruas jalan Agam sudah sama dengan kabupaten lain.
Dalam waktu dekat pihak Provinsi Sumbar juga akan membangun jalan disepanjang Kecamatan Palembayan yang menghubungkan tiga kecamatan sekaligus, jalan tersebut juga akan menjadi jalan alternatif provinsi.
Saat ini jalan tersebut sudah dinaikan satusnya menjadi jalan alternatif nasional atau jalan Provisni Sumatera Barat, direncanakan akan dibangun tahun 2013 dengan menggunkan anggara APBD provinsi.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat juga sudah menghitung biaya pembangunan jalan alternatif tersebut, diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 90 milyar dengan lebar jalan 6 meter, kalau ditambah satu meter lagi akan menghabiskan biaya 125 milyar. "Dana ini setengah dari APBD Kabupaten Agam," tambahnya.
Jalan yang akan dibangun tersebut yakni, Simpang Padang koto Gadang menuju Palembayan, Palembayan menuju Simpang Patai Kecamatan Palupuh, Palebayan menuju Kecamatan Matur dan Simpang Sitingkai menuju Kecamatan Matur.
Ia menambahkan, kalau jalan alternatif ini sudah selesai diperkirakan tekanan kendaraan menuju Bukittinggi akan berkurang, serta kalau terjadi pergerakan tanah serta longsor dijalan utama akan banyak jalan alternatif bisa dilalui untuk mencapai tujuan.
Selain jalan Palembayan, juga ada jalan Manggopoh menuju Muko-Muko yang akan diperbaiki, direncanakan untuk saat ini dibuat satu jalur saja dulu, karena anggaran provinsi kurang memadai untuk itu.(wan/AMC)