Beranda
Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) pada 2016. Kegiatan itu langsung dibuka secara resmi oleh Bupati Agam Indra Catri, di aula kantor bupati itu, Rabu (25/3).
Musrenbang itu juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Aristo Munandar, Ketua DPRD Kabupaten Agam Marga Indra Putra, Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, SH, Muspida Ketua TP-PKK Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri, anggota DPRD Agam, Kepala SKPD dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Indra Catri, mengatakan, bahwa Musrenbang pada 2015 ini memiliki arti penting dan strategis. Selain merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan periode kedua RPJMD tahun 2010-2015, juga merupakan forum untuk merumuskan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016.
"Aspek keuangan Kabupaten Agam telah berhasil meningkatkan kemampuan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dua kali lipat, pada tahun 2010 APBD Agam sebesar Rp661 milyar, namun untuk tahun 2015 naik menjadi Rp1,2 triliun," katanya.
Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada 2010 hanya sebesar Rp28,1 milyar, namun pada 2014 mengalami peningkatan mencapai Rp79,41 milyar. "Peningkatan kemampuan keuangan daerah tersebut, memberikan ruang fiskal yang besar bagi kita untuk melaksanakan program pembangunan yang mampu meningkatankan kesejahteraan masyarakat," kata bupati.
Selain itu, dikatakan Bupati, berdasarkan data statistik dari BPS, kinerja makro ekonomi dan kesejahteraan rakyat memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dan mengesankan.
Empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam menunjukan trend yang baik, pada 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen, itu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang hanya 5,84 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,12 persen.
"Perbaikan kinerja makro ekonomi juga terlihat pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2014, atas dasar harga berlaku sebesar Rp10,4 triliyun atau meningkat sebesar Rp3,8 triliyun, sementara pada 2010 hanya sebesar Rp6,6 triliyun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh pendapatan regional perkapita atas dasar herga berlaku, pada 2014 mencapai Rp21,10 juta atau naik sebesar Rp7 juta. Sementara pada 2010 hanya sebesar Rp14,1 juta", terang bupati.
Peningkatan itu dipicu dengan meningkatnya nilai tambah pada empat sektor utama pembentuk PDRB yakni, sektor pertanian pada 2014 sebesar Rp4,05 triliyun atau meningkat Rp1,37 triliyun dari 2010, sektor jasa-jasa sebesar Rp1,5 triliyun. Kemudian sektor industri pengolahan mencapai Rp1,1 triliyun, sektor perdagangan, hotel dan restourant sebesar Rp1,62 triliyun.
Peningkatan tersebut diirngi juga dengan relatif meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh rendahnya indek ketimpangan pendapatan masyarakat atau indek gini ratio hanya sebesar 0,265, lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang mencapai 0,338. Itu membuktikan distribusi pendapatan mesyarakat Agam lebih merata jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif, disertai pertumbuhan PDRB dan pendapatan regional perkapita yang cukup tinggi berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, pada 2010 sebanyak 9,85 persen dan pada 2014 berkurang menjadi 7,43 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari peran Baznas Kabupaten Agam yang telah berhasil mengumpulkan zakat pada tahun 2014 sebesar Rp8,61 milyar.
"Tingginya laju pertumbuhan ekonomi belum mampu menekan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,6 persen pada 2014. Namun angka tersebut lebih baik dibandingkan angka pengangguran provinsi yang berada pada angka 6,5 persen," katanya.
Bupati mengatakan, muara akhir dari perbaikan kesejahteraan rakyat, ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM, pada 2014 mencapai 75,03 atau meningkat 1,75 dari 2010. Pencapaian tersebut semakin meyakinkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan telah berada dalam jalur benar.
Kabupaten Agam merupakan daerah paling besar di Sumbar yang memberikan jaminan kesehatan daerah pada masyarakat yakni mencapai 124.917 orang, sehingga pada 2015 total sebanyak 343.489 orang yang telah memiliki jaminan kesehatan dari BPJS kesehatan.
Disamping itu, bupati mengharapkan selalu memberikan bantuan pada guru-guru TPA, MDA dan MDW, Melalui bantuan itu meyakinkan bahwa sebanyak 51,221 orang anak-anak tingkat SD dan SMP, mendapatkan pendidikan agama dan Al-qur'an yang layak dan memadai. Kemudian integritas layanan pendidikan dan kesehatan melalui keterpaduan posyandu dengan PAUD perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan balita yang sehat, cerdas dan berakhlak. (Tam/AMC)
